“Pelacur adalah profesi tertua di dunia,” begitu kira-kira kata Rudyard Kipling dalam artikel On the City Wall pada tahun 1888. Pendapat Kipling ini sangat sering dikutip hingga saat ini.
Walau kebenarannya masih diragukan, populernya pendapat Kipling ini menunjukkan satu hal: banyak orang menganggap bahwa prostitusi adalah hal yang sulit dipisahkan dari masyarakat kita. Bahkan ada pemerintah yang berkompromi dengan prostitusi. Misalnya dengan memberikan izin lokalisasi prostitusi.
Namun, apakah ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pelacuran? Ada salah satu contoh yang menarik tentang cara mengatasi prostitusi, yakni di Swedia.
Prestasi Swedia dalam memberantas prostitusi
Dalam waktu 5 tahun, Swedia telah mengurangi jumlah wanita yang terjebak dalam prostitusi. Di ibukotanya, Stockholm, jumlah wanita di prostitusi jalanan telah berkurang sebanyak lebih dari 60%. Bukan hanya itu, jumlah germo telah berkurang sebanyak 80%. Bahkan ada beberapa kota besar yang sudah menghapuskan profesi pelacur di lingkungannya.
Selain itu, rumah bordil besar dan panti pijat plus-plus juga sudah tidak ada. Padahal tempat-tempat seperti itu sudah mengakar selama lebih dari 30 tahun saat prostitusi di Swedia masih legal.
Ditambah lagi, jumlah imigran wanita yang diselundupkan ke Swedia untuk tujuan seks komersil juga hampir habis tak bersisa. Pemerintah Swedia memperkirakan hanya ada 200-400 wanita dan anak perempuan yang diselundupkan ke Swedia dalam beberapa tahun terakhir.
Tentu human trafficking ini masih perlu diberantas. Namun ini merupakan prestasi jika dibandingkan dengan negara tetangganya, Finlandia, yang kebocoran 15-17 ribu wanita setiap tahunnya untuk menjadi pekerja seks komersil. Dalam abad terakhir ini, tidak ada negara ataupun eksperimen sosial yang mendekati hasil yang dibuat Swedia.
Pertanyaannya, bagaimanakah cara Swedia melakukan hal ini? Ternyata, strategi Swedia tidaklah rumit. Bahkan, sebenarnya sangat sederhana dan masuk akal. Di akhir artikel ini, Anda pasti bertanya-tanya, “Mengapa Indonesia tidak mencoba cara yang satu ini?”
Perubahan Peraturan di Swedia pada tahun 1999
Swedia telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun. Sampai pada tahun 1999, Swedia mengesahkan aturan yang:
- Mengkriminalkan pembeli seks
- Menghapuskan status kriminal penjual seks
Alasan dibuatnya aturan ini disebutkan dalam hukum yang diterapkan pemerintah Swedia:
“Di Swedia, prostitusi dianggap sebagai kekerasan pria terhadap wanita dan anak-anak. Prostitusi secara resmi dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap wanita dan anak-anak serta menjadi masalah sosial yang besar… Kesetaraan gender tidak akan pernah tercapai selama pria membeli, menjual, dan mengeksploitasi wanita dan anak-anak dengan melacurkan mereka.”
Selain 2 poin di atas, ada aturan ketiga yang sangat penting. Swedia menganggarkan dana sosial untuk membantu setiap pekerja seks komersial yang ingin keluar dari jeratan prostitusi. Selain itu ada juga dana untuk mendidik masyarakat mengenai pentingnya aturan ini.
Ada 4 kesimpulan yang bisa kita ambil dari strategi Swedia ini:
- Strategi unik Swedia ini memperlakukan prostitusi sebagai bentuk kekerasan terhadap wanita.
- Pria yang mengeksploitasi wanita dengan membeli seks dikriminalisasikan.
- Wanita pekerja seks komersial diperlakukan sebagai korban yang membutuhkan bantuan.
- Masyarakat diedukasi untuk melawan bias sejarah yang telah lama berpikir bahwa prostitusi itu hal yang wajar.
Untuk menguatkan fondasi hukum aturan ini,aturan prostitusi Swedia disahkan sebagai bagian dari paket aturan melawan kekerasan.
Hambatan awal terhadap pelaksanaan aturan
Menariknya, walaupun Swedia telah merencanakan dari jauh-jauh hari untuk melegalkan aturan ini, ternyata pada beberapa tahun pertama tidak ada perubahan di negara ini. Polisi menangkap hanya sedikit germo di Sweida. Prostitusi di Swedia (yang sebelumnya dilegalkan pemerintah) tetap merajalela.
Orang-orang yang pesimis mulai mengatakan, “Betul kan? Prostitusi dari dulu sudah ada, dan akan tetap ada.”
Namun pemerintah Swedia tetap kukuh pada kebijakannya. Mereka segera mengidentifikasi masalah yang ada. Ternyata penyebabnya adalah penegakan hukum belum berjalan efektif. Kepolisian membutuhkan pelatihan dan orientasi yang lebih mendalam untuk memahami kebijakan prostitusi yang baru ini.
Pemerintah menggelontorkan dana untuk melatih polisi dan jaksa bahwa konsumen prostitusi harus dihukum dan pekerja seks komersial adalah korban yang perlu pertolongan. Seluruh aparat harus memahami bahwa prostitusi adalah bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi wanita oleh pria. Pemerintah Swedia menunjukkan keseriusannya, akhirnya negara Skandinavia ini melihat hasilnya yang menakjubkan.
Saat ini, masyarakat Swedia sangat mendukung cara pemerintah mengatasi prostitusi (80% orang mendukung menurut poling nasional). Polisi dan jaksa juga telah menjadi pendukung utama kebijakan antiprostitusi ini.
Penegakan hukum Swedia telah membuktikan bahwa pemerintah sebenarnya mampu mengatasi semua kejahatan seksual. Pemerintah sebenarnya bisa menghapus mafia prostitusi yang menjangkiti berbagai negara. Kisah sukses Swedia membuktikan bahwa pelegalan prostitusi seperti dengan lokalisasi bukanlah solusi terbaik yang bisa pemerintah ambil.
Kegagalan strategi legalisasi prostitusi (misalnya dengan lokalisasi atau sertifikasi)
Kesuksesan Swedia ini adalah contoh bagaimana kebijakan antiprostitusi bisa berhasil dalam lingkup yang cukup luas. Pada tahun 2003, pemerintah Skotlandia mencari cara mengatasi masalah prostitusi. Mereka meminta London Metropolitan University untuk melakukan analisis menyeluruh tentang hasil kebijakan prostitusi di berbagai negara.
Selain Swedia, tim peneliti yang dipimpin oleh Julie Bindel ini memilih Australia, Irlandia, dan Belanda. Alasannya adalah negara-negara ini memilih untuk melegalkan atau berusaha meregulasi prostitusi.
Peneliti tidak mendalami negara yang memutuskan untuk menjadikan pekerja seks komersial sebagai kriminal, misalnya saja Amerika Serikat. Mengapa? Karena hasil dari kebijakan ini sudah dapat kita ketahui: gagal. Menangkap pekerja seks komersial hanya akan membuat para wanita ini terjebak kembali dalam dunia prostitusi setelah dibebaskan.
Bagaimanakah hasil penelitian Julie Bindel? Ternyata usaha pemerintah untuk melegalkan prostitusi ini justru menambah masalah. Lokalisasi prostitusi bukannya membuat kriminalitas menjadi terkendali, justru bertambah parah.
Berdasarkan hasil riset tersebut, ternyata usaha legalisasi prostitusi (alias lokalisasi yang diatur pemerintah) mengakibatkan dampak berikut ini:
- Meningkatnya semua aspek industri seks
- Meningkatnya keterlibatan mafia kriminal dalam industri seks
- Meningkatnya kasus prostitusi anak-anak
- Ledakan jumlah imigran wanita dan remaja yang diselundupkan ke negara tersebut
- Indikasi peningkatan kekerasan terhadap wanita
Contohnya saja di Victoria, Australia, yang melegalkan sistem prostitusi dan menyediakan lokalisasi rumah bordil. Di negara bagian Australia tersebut,terjadi ledakan jumlah rumah bordil yang membuat pemerintah tidak mampu mengaturnya lagi. Selain itu rumah bordil ini menjadi pusat kriminal terorganisasi, korupsi, dan berbagai kejahatan lainnya.
Bahkan, berbagai survey terhadap pekerja seks komersial di Victoria menunjukkan bahwa aturan pemerintah tidak membantu sama sekali. Para pekerja seks komersial ini merasa dipaksa dan tidak aman bekerja dalam industri ini.
Belanda juga berusaha untuk melegalkan prostitusi. Namun survei menunjukkan 79% pekerja seks komersial sebenarnya ingin keluar dari profesi ini. Walaupun tiap program legalisasi berjanji untuk membantu wanita yang ingin meninggalkan prostitusi, hal tersebut hanya berakhir di janji kosong saja.
Sebaliknya di Swedia, pemerintah menindaklanjuti dengan dana kesejahteraan sosial untuk membantu pekerja seks komersial yang ingin berhenti. Hasilnya: 60% PSK di Swedia berhasil keluar dari industri prostitusi melalui program ini.
Kalau memang cara Swedia ini sangat berhasil, mengapa negara-negara lain tidak menirunya?
Sebenarnya beberapa negara sedang berusaha. Dua negara tetangganya, Finlandia dan Norwegia sedang berjalan ke arah sana. Jika Skotlandia mengikuti saran penelitiannya, negara ini akan menjalankannya juga.
Lalu bagaimana dengan negara lainnya (termasuk Indonesia)? Kunci dari kebijakan ini adalah memandang PSK sebagai korban pemaksaan dan kekerasan pria. Untuk itu, pemerintah perlu mengubah cara pandang prostitusi dari sudut pandang pria, diganti menjadi sudut pandang wanita. Sayangnya sampai saat ini, kebanyakan negara masih melihat prostitusi dari sudut pandang pria.
Swedia telah lama mengupayakan hak wanita. Misalnya saja pada tahun 1965, Swedia mengkriminalkan pemaksaan hubungan seks dalam pernikahan. Wanita juga mempunyai suara yang signifikan. Pada saat aturan antiprostitusi disahkan, hampir 50% anggota parlemen Swedia beranggotakan wanita.
Swedia juga mengesahkan aturan tambahan untuk menutup celah yang bisa dimanfaatkan mafia prostitusi. Pada tahun 2002, dibuat aturan agar pemerintah dapat menangkap orang-orang di balik industri prostitusi. Misalnya saja pihak yang merekrut PSK, pihak yang menyediakan transportasi bagi PSK, dan germo.
Bagaimana dengan Indonesia?
Untuk tingkatan nasional memang pemerintah sedang mengupayakan hal ini. Menteri Sosial saat ini, Khofifah Indar Parawansa, sedang mengusahakan agar Indonesia menerapkan kebijakan yang sama dengan Swedia.
Ada juga daerah yang berusaha menghapus industri prostitusi. Otonomi daerah di negeri ini memungkinkan pemerintah lokal untuk menghentikan prostitusi. Misalnya saja walikota Surabaya, Tri Rismaharini, yang menutup lokalisasi Gang Dolly.
Dengan semakin banyak orang yang menganggap prostitusi sebagai pelanggaran HAM, derajat wanita di negeri ini akan semakin terangkat. Kelak kita akan melihat wanita bekerja untuk membangun generasi penerus, tidak terpaksa menggadaikan tubuh dan harga dirinya hanya untuk mencari nafkah.
Diterjemahkan dengan perubahan dari: Sweden’s Prostitution Solution: Why Hasn’t Anyone Tried This Before
Literatur tambahan: Bindel,Julie. 2003. A Critical Examination of Responses to Prostitution in Four Countries: Victoria, Australia; Ireland; the Netherlands; and Sweden
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berusaha menerapkan kebijakan prostitusi Swedia di Indonesia
Walikota Surabaya Tri Rismaharini menutup lokalisasi prostitusi di Surabaya