CONTOH KEBIJAKAN PUBLIK – Apakah kamu masih ingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang telah dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia? Pemilihan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan mencapai tujuan nasional. Atau, kamu pernah menyaksikan pawai atau kampanye partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004? Kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi rakyat terhadap bangsa dan negaranya.
Keikutsertaan rakyat dalam pemeliharaan umum dan dukungan terhadap partai yang didukungnya merupakan sikap sebagai warga negara yang baik. Ditambah lagi pada era reformasi, partisipasi rakyat terhadap bangsa dan negaranya terbuka lebar dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat.
Pengertian Kebijakan Publik
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah dituntut mampu menetapkan kebijakan-kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Setiap kebijakan publik yang dibuat harus berdasarkan aspirasi dan partisipasi rakyat.
Kebijakan publik adalah program-program atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang telah disepakati bersama untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak warga negara dan mencapai tujuan masyarakat. Kebijakan publik ada tiga macam, yaitu kebijakan ekstraktif, distribusi dan regulatif.
- Kebijakan umum ekstraktif adalah penyerapan sumber materiil dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat. Misalnya pemungutan pajak, bea cukai dan tarif, iuran dan retribusi dari masyarakat dan pengolahan sumber alam yang terkandung dalam wilayah negara.
- Kebijakan umum distributif adalah kebijakan tentang pelaksanaan distribusi dan alokasi sumber-sumber daya kepada masyarakat. Misalnya, dana kompensasi kenaikan BBM.
- Kebijakan umum regulatif adalah kebijakan yang mengatur perilaku anggota masyarakat.
Pada umumnya, kebijakan publik memiliki fungsi sebagai berikut.
- Menciptakan ketertiban dalam masyarakat demi kelancaran pelaksanaan kebijakan ekstraktif dan distributif.
- Menjamin hak asasi warga masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan ataupun kelompok dominan di masyarakat.
Contoh Kebijakan Publik dan Lembaga Pemerintah yang Bertanggung Jawab Dalam Pembentukannya
Kebijakan publik tidak dapat dibentuk oleh siapa saja atau lembaga yang menurut undang-undang berwenang mengeluarkan suatu peraturan yang berlaku untuk umum. Berikut ini, contoh kebijakan publik dan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembentukannya.
- MPR berhak mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
- DPR bertanggung jawab untuk membuat undang-undang tentang Pemerintah Daerah.
- Departemen Pendidikan Nasional bertanggung jawab membuat kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan.
- Pemerintah Daerah berhak untuk membuat peraturan seperti kebijakan yang melarang menjual minuman keras dan larangan bagi pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di tempat-tempat tertentuk.
Sekian pembahasan singkat mengenai kebijakan publik . Semoga dapat bermanfaat.