Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat , biasa disingkat TNI Angkatan Darat atau TNI-AD adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki tanggung jawab atas operasi pertahanan negara Republik Indonesia di darat.
TNI Angkatan Darat (TNI-AD) dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan dengan dibentuknya TNI yang awal berdirinya bernamaTentara Keamanan Rakyat (TKR).
TNI AD
TNI Angkatan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Darat (MABESAD). Saat ini KASAD dipimpin oleh Jenderal TNI Tangguh bernama Mulyono.
Saat ini Kekuatan TNI-AD terdiri dari 2 komando utama (kotama) tempur yaitu Kostrad, dan Kopassus. Di daerah TNI-AD memiliki 13 Komando Daerah Militer, 44 Komando Resort Militer yang masing-masing wilayah memiliki satuan tempur masing-masing.
Selain komando utama tempur, TNI-AD juga mempunyai komando utama pendidikan yang bertuga untuk mendidik para perwira dan calon perwira di Akademi Militer,Secapa, Seskoad dan komando utama pengembangan dan doktrin yaitu Kodiklat.
Sejarah TNI
Cikal bakal lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada awal kemerdekaan Indonesia dimulai dari penggabungan kekuatan bersenjata yang muncul dari para tokoh pejuang bersenjata, baik dari hasil didikan Jepang (PETA), Belanda (KNIL), dan mereka yang berasal dari laskar rakyat.
Hasil penggabungan ini menghasilkan sebuah lembaga yang pada saati itu bermana Badan Keamanan Rakyat (BKR), yang kemudian berturut-turut berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI) dan akhirnya berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pada masa Orde Baru, Tentara Nasional Indonesia (TNI) digabungkan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penggabungan antara kepolisian dengan TNI ini membentuk sebuah badan baru dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Berdasarkan dari Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah pemisahan peran antara TNI dan Polri.
Sejenak setelah kemuculannya, TNI menghadapi berbagai tugas dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara indonesia
Mempertahankan kemerdekaan
Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan indonesia tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia menghadapi Sekutu/Belanda yang berniat unutk menjajah kembali bangsa Indonesia.
Kedatangan kembali tentara Sekutu mendapat perlawanan sengit kekuatan TNI bersama rakyat. Perlawanan tersebut memunculkan pertempuran yang terjadi di mana-mana, seperti di Ambarawa (1945), Surabaya (1945), Semarang (1945), Bandung (1946), Margarana (1946), Menado (1946), Medan (1947),Palembang (1947), Sanga-Sanga (1947), Agresi Militer Belanda I (1947), Agresi Militer Belanda II (1948), dan Serangan Umum 1 Maret 1949.
Saat menghadapi Agresi Militer Belanda II, meskipun Pemerintah RI yang saat itu berpusat di Yogyakarta telah menyerah, Panglima Besar Jenderal Soedirman tetap melanjutkan perjuangannya, yaitu dengan cara gerilya karena beliau berpegang teguh pada prinsip kepentingan negara dan bangsa.
Akibat dari perlawanan sengit tersebut akhirnya bangsa Indonesia dapat mempertahankan pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949. Perjuangan ini berhasil berkat adanya kepercayaan diri yang kuat, semangat pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih dengan satu tekad merdeka atau mati.
Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara
TNI bersama dengan rakyat melaksanakan operasi dalam negeri seperti penumpasan terhadap PKI di Madiun pada tahun 1948 dan Gerakan 30 September 1965, terhadap pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh,terhadap PRRI di Sumatera Barat, Permesta di Menado,
Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, GPLHT di Aceh, PGRS/Paraku di Kalimantan Barat, Republik Maluku Selatan di Ambon, Dewan Ganda di Sumatera Selatan, dan OPM di Irian.
Perjuangan ini dilakukan demi kepentingan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpegang teguh kepada prinsip demi kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Operasi pengamanan dilaksanakan pada kegiatan kenegaraan seperti Pemilu, Sidang Umum/Sidang Istimewa MPR, serta pengamanan terhadap terjadinya konflik komunal. Operasi pengamanan ini didasarkan kepada kepentingan negara dan bangsa, penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara.